KURIKULUM PELATIHAN BAGI PELATIH (TOT) TATA LAKSANA GANGGUAN PENGGUNAAN NAPZA BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)
Penulis dr. Imran Pambudi, M.P.H.M ;Dr. dr. Kristiana Siste, Sp.KJ., Subsp.Ad.(K) ;Dr. dr. Diah Setia Utami Sp.KJ, MARS ;dr. Imelda Indriyani, Sp.KJ., Subsp. Ad.(K) ;Elly Hotnida Gultom, S.Kep, Ners
Editor dr. Eva Suryani, Sp.KJ dan dr. Lidya Heryanto, Sp.KJ
Tahun Terbit 2024
Penerbit Kementerian Kesehatan
Jumlah Halaman 69
Dimensi 29 x 21
Resensi

NAPZA adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya. Masalah penyalahgunaan NAPZA semakin mengkhawatirkan. Angka prevalensi penyalahguna NAPZA selama 1 tahun terakhir tahun 2023 usia 15-64 tahun mencapai 1,73% atau setara dengan 3,33 juta jiwa. Angka prevalensi pernah pakai penyalahguna NAPZA tahun 2023 usia 15-64 tahun mencapai 2,20% atau setara dengan 4,24 juta jiwa (Paparan Uji Publik Hasil Penelitian BNN Tahun 2023). Penyalahguna NAPZA juga beresiko tinggi terinfeksi HIV maupun virus menular lainnya, yang menular melalui pertukaran darah seperti virus Hepatitis (B,C,D). Guna mengurangi dampak buruk penyalahgunaan NAPZA tersebut, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan program Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), dan saat ini terdapat 905 fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat sebagai IPWL yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2020 Tahun 2023 tentang Penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengampu Dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadona (PTRM). Sehubungan dengan hasil rekomendasi rapat terbatas Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 September 2023 dan 12 Oktober 2023 dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan NAPZA, maka dipandang perlu untuk dilaksanakan upaya percepatan dalam rangka peningkatan akses layanan rehabilitasi medis terhadap penyalahgunaan NAPZA, sehingga memudahkan dan akan meningkatkan akses masyarakat dalam menjangkau layanan tersebut. Hal ini juga merupakan salah satu upaya Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Untuk mendukung upaya percepatan tersebut, maka sangat diperlukan kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam bidang penanggulangan gangguan penggunaan NAPZA. Pelaksanaan pelatihan tersebut tentunya membutuhkan kurikulum modul yang menjadi panduan pelatihan, sehingga diperlukan Penyusunan Kurikulum Modul Untuk Tata Laksana Gangguan Penggunaan NAPZA Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di FKTP. Kurikulum ini menggambarkan garis besar pelaksanaan pelatihan yang menjadi acuan utama pada pelaksanaan pelatihan Tata Laksana Gangguan Penggunaan NAPZA Bagi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Indonesia. Kurikulum ini dibagi dalam 3 Bab yaitu: - Bab 1 Pendahuluan - Bab II Komponen Kurikulum terdiri dari: • Tujuan Pelatihan • Kompetensi • Struktur Kurikulum • Evaluasi Hasil Belajar - Bab III Diagram Alur Proses Pelatihan - Bab IV Penyelenggaraan Pelatihan terdiri dari: • Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pelatihan (RBPMP) • Master Jadwal • Panduan Penugasan • Ketentuan Penyelenggaraan Dan Tempat Penyelenggaraan Pelatihan • Instrumen Evaluasi

File PDF